ROKAN HILIR, Redaksi86.com — Dugaan perambahan kawasan mangrove kembali mencuat di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kali ini, aktivitas pembabatan diduga terjadi di wilayah Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam.
Informasi yang diterima Redaksi86.com dari Tim Investigasi Awak Media, disertai sejumlah dokumentasi foto hasil penelusuran di lapangan, menunjukkan adanya hamparan lahan yang diduga sebelumnya merupakan kawasan mangrove dan kini telah dibuka, Selasa (01/09/2026).
Berdasarkan keterangan tim tersebut, luas areal yang diduga telah dibabat diperkirakan mencapai hampir 100 hektare. Pembukaan lahan disebut menggunakan alat berat jenis excavator dan sebagian areal dilaporkan telah dalam kondisi di-steaking.
Lokasi aktivitas tersebut disebut berada di kawasan pesisir, sekitar 20 meter dari bibir laut Pulau Halang Kecil.
Namun demikian, luas pasti areal terdampak, status kawasan, pihak yang melakukan pembukaan lahan, serta legalitas aktivitas tersebut masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut dari instansi berwenang.
Penghulu Sungai Panji-Panji Belum Memberikan Tanggapan
Untuk memperoleh informasi berimbang, Redaksi86.com telah berupaya menghubungi Penghulu Sungai Panji-Panji melalui pesan WhatsApp guna meminta penjelasan mengenai dugaan pembabatan mangrove tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan maupun klarifikasi.
Redaksi86.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemerintah kepenghuluan maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas di lokasi tersebut.
Pakar Lingkungan Soroti Dampak Kerusakan Mangrove
Pakar lingkungan hidup, Dr. Elviriadi, mengecam dugaan pembabatan mangrove tersebut. Menurutnya, keberadaan mangrove mempunyai fungsi penting sebagai benteng alami kawasan pesisir dari abrasi maupun banjir rob.
“Ini bukan sekadar menebang pohon. Ini membunuh pertahanan terakhir pantai Riau dari abrasi dan banjir rob. Mangrove itu tameng hidup. Kalau dibabat dan di-steaking, maka ekosistemnya sudah mati total. Yang rugi bukan hanya lingkungan, tapi nyawa warga pesisir yang akan terancam,” tegas Dr. Elviriadi.
Ia juga meminta aparat dan instansi terkait menelusuri aktivitas tersebut dari sisi hukum serta memastikan status kawasan yang dibuka.
Menurut Elviriadi, apabila dalam penyelidikan nantinya ditemukan unsur pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan maupun konservasi, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Negara tidak boleh kalah dengan arogansi segelintir orang yang merusak ruang hidup rakyat,” ujarnya.
Kapolda Riau Didesak Turun Tangan
Munculnya dugaan pembabatan mangrove tersebut turut memunculkan desakan agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan.
Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan sebelumnya diketahui menunjukkan perhatian terhadap persoalan perambahan dan kerusakan kawasan hutan maupun mangrove di Riau.
Karena itu, warga berharap komitmen tersebut juga diwujudkan dengan melakukan pengecekan langsung terhadap dugaan aktivitas di Sungai Panji-Panji.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mendesak Polda Riau mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri siapa yang memerintahkan maupun memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan tersebut.
“Kami apresiasi Polda Riau sudah menetapkan lima tersangka perusak lingkungan sepanjang 2026. Sekarang kami minta bukti. Usut tuntas siapa dalang pembabatan mangrove di Sungai Panji-Panji ini,” katanya.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum bersama instansi kehutanan dan lingkungan hidup segera turun ke lokasi untuk mengukur luasan areal terdampak, memastikan status dan fungsi kawasan, memeriksa legalitas kegiatan, serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
Penyelidikan resmi dinilai penting agar dugaan pembabatan mangrove tersebut memperoleh kepastian hukum sekaligus mencegah kerusakan lingkungan pesisir yang lebih luas.**
Penulis: Rudy Hartono
Alamat :