JAKARTA, Redaksi86.com — Kartu identitas liputan Istana (ID Pers) milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, yang sempat dicabut, kini telah dikembalikan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden.
Pencabutan ID tersebut sebelumnya terjadi setelah Diana mengajukan pertanyaan sensitif terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres, menjelaskan bahwa proses pengembalian ID Pers dilakukan dalam kesepakatan bersama yang disaksikan oleh Kepala BPMI Setpres Erlin Suastini, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV Titin Rosmasari, serta perwakilan Dewan Pers.
Yusuf Permana menegaskan bahwa BPMI Setpres berkomitmen penuh agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada jurnalis lainnya di masa mendatang.
“Kami juga memastikan bahwa kejadian itu (pengambilan ID Pers Istana karena pertanyaan) tidak akan terulang kembali,” ungkap dia.
Yusuf memperjelas bahwa yang dicabut adalah ID Pers Istana (akses liputan di lingkungan Istana), bukan kartu pers profesional Diana sebagai jurnalis CNN Indonesia.
Pemicu Kontroversi: Pertanyaan Soal Kasus MBG
Kontroversi ini bermula dari kasus keracunan ribuan pelajar akibat konsumsi MBG, yang tengah menjadi sorotan nasional hingga memicu status Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah daerah.
Di tengah isu panas tersebut, Diana Valencia sempat menanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sekembalinya dari lawatan luar negeri pada Sabtu (27/9/2025).
Pertanyaannya berbunyi: “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus enggak, Pak?”
Prabowo menjawab singkat bahwa ia akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
Namun, beberapa jam setelahnya, petugas BPMI mengambil langsung kartu identitas liputan milik Diana dari kantor CNN Indonesia
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengonfirmasi insiden tersebut.
“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia, 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin.
Gelombang Kritik Organisasi Pers dan Respons Istana
Langkah pencabutan kartu pers Diana menuai reaksi keras dari berbagai organisasi, termasuk Dewan Pers, IJTI, PWI, Forum Pemred, AJI, dan LBH Pers.
Mereka menegaskan agar Istana menjunjung tinggi kebebasan pers sebagaimana dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999.
Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers, sebelumnya meminta Istana memberikan penjelasan agar tidak menghambat tugas jurnalistik.
Kritik senada disampaikan Herik Kurniawan, Ketua Umum IJTI, yang menilai pertanyaan Diana relevan dan etis.
“Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik,” ujarnya.
Menyikapi gelombang kritik tersebut, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut pihaknya telah memerintahkan BPMI untuk membangun komunikasi.
“Jadi besok (29 September), kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” kata Pras.
Pengembalian ID Pers Diana Valencia kini menandai berakhirnya polemik yang sempat memicu perdebatan serius mengenai batas-batas kebebasan pers dalam meliput isu sensitif di lingkungan Istana Kepresidenan.**
Editor: Redaksi
Sumber: Solobalapan.com
