Bagansiapiapi (Rokan Hilir), Redaksi86.com – Proyek pembangunan sumur bor yang bersumber dari APBD Tahun 2025 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hilir menuai sorotan tajam dari masyarakat, Selasa (31/03/2026).
Pasalnya, sumur bor yang dibangun di Jalan Damai RT 003 RW 006, Kelurahan Panipahan Kota, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sekitar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp185.636.000, dengan pelaksana kegiatan CV Sumber Kencana serta konsultan pengawas dari CV AGN.
Namun ironisnya, meski pembangunan fisik terlihat telah selesai, air yang keluar dari kran sumur bor disebut tidak lancar bahkan nyaris tidak bisa digunakan oleh masyarakat.
Mantan Penjabat (PJ) Lurah Panipahan Kota, Darwin, saat dikonfirmasi melalui telepon dan WhatsApp membenarkan adanya pembangunan sumur bor tersebut pada masa jabatannya.
“Saat pembangunan, saya masih menjabat sebagai PJ Lurah. Namun selama proses pekerjaan hingga selesai, pihak kelurahan tidak pernah dilibatkan, bahkan serah terima pekerjaan juga tidak pernah dilakukan atau dikoordinasikan,” ungkap Darwin.
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait permasalahan teknis yang menyebabkan sumur bor tersebut tidak berfungsi optimal.
Di sisi lain, kekecewaan mendalam disampaikan oleh warga setempat. Salah seorang warga yang berdomisili di sekitar lokasi pembangunan menyebut kondisi ini sangat memprihatinkan.
“Kami sangat kecewa. Sampai sekarang sumur bor itu belum bisa dimanfaatkan. Padahal kami sangat membutuhkan air bersih. Secara fisik memang terlihat bagus, tapi kenyataannya tidak berfungsi maksimal,” ujarnya.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, awak media telah mencoba mengonfirmasi pihak Dinas Perkim Rokan Hilir melalui Kepala Bidang terkait. Bahkan dokumentasi berupa video kondisi air yang tidak mengalir dengan baik telah dikirimkan melalui pesan WhatsApp.
Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan dan terkesan bungkam.
Kondisi ini pun memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, khususnya terkait pengawasan proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut.
Warga mempertanyakan sejauh mana peran pengawasan dari dinas terkait maupun konsultan pengawas dalam memastikan kualitas pekerjaan di lapangan.
Harapan awal masyarakat terhadap pembangunan sumur bor sebagai solusi krisis air bersih kini justru berbanding terbalik. Proyek yang seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan dasar warga, kini berubah menjadi sorotan publik karena dinilai tidak memberikan manfaat nyata.
Masyarakat berharap adanya perhatian serius dan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi serta memperbaiki fasilitas tersebut, agar dapat benar-benar dimanfaatkan oleh warga sebagaimana mestinya.**
Laporan: Rudy Hartono
