JAKARTA, Redaksi86.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), atau yang dikenal dengan nama Whoosh.
Pernyataan tegas ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini mencapai Rp 116 triliun.
Menurut Purbaya, tanggung jawab finansial atas proyek tersebut sepenuhnya berada di tangan konsorsium BUMN dan mitra swasta yang terlibat dalam pembangunan dan pengoperasian kereta cepat.
“Pemerintah tidak akan menggunakan uang rakyat untuk membayar utang proyek komersial. Prinsipnya, APBN tidak boleh menjadi penyangga risiko bisnis,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa proyek kereta cepat merupakan proyek strategis nasional yang didanai dengan skema kerja sama antarperusahaan, bukan proyek yang bersumber dari anggaran negara.
Karena itu, segala bentuk kewajiban keuangan, termasuk pembiayaan utang, harus diselesaikan melalui mekanisme bisnis, bukan fiskal.
Penegasan tersebut disampaikan setelah muncul kabar bahwa Danantara, sebagai superholding BUMN yang membawahi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), tengah menyiapkan opsi pembiayaan baru untuk meringankan beban keuangan proyek tersebut.
Salah satu opsi yang disebutkan adalah kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun, Purbaya memastikan wacana itu tidak akan mendapat restu dari Kementerian Keuangan.
“Tidak semua proyek infrastruktur perlu ditopang negara. BUMN harus bertanggung jawab terhadap investasi yang sudah dijalankan, termasuk mencari solusi bisnis yang sehat,” kata dia.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik atas potensi membengkaknya utang proyek kereta cepat yang beroperasi sejak akhir 2023 itu.
Meski sukses menjadi simbol kemajuan transportasi modern, proyek KCJB juga dikritik karena pembiayaannya yang terus meningkat sejak tahap perencanaan hingga konstruksi.
Purbaya menegaskan, pemerintah tetap mendukung pengembangan transportasi massal berkelanjutan, namun tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.**
Editor: Redaksi
Sumber: Kompas.com
