Koto Kampar Hulu I Redaksi86.com —
Sekretaris Desa Gunung Malelo, Muhammad Yunus, menyuarakan dukungan tegas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu. Ia menilai program tersebut sebagai langkah besar negara dalam menjamin gizi anak bangsa sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Muhammad Yunus memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah telah mengangkat 1,6 juta guru honorer menjadi PNS dan ASN PPPK. Selain itu, Pemerintah juga membangun 166 titik Sekolah Rakyat yang menampung 15.954 siswa dengan fasilitas gratis, mulai dari makanan, pakaian hingga asrama. Tak hanya itu, anggaran sebesar Rp17,2 triliun juga dialokasikan untuk 1,2 juta mahasiswa penerima beasiswa.
“Apakah tidak adil jika Pemerintah juga mengangkat tiga orang PPPK di setiap SPPG, yakni Kepala SPPG, Tenaga Akuntansi, dan Ahli Gizi? Bukankah mereka juga anak-anak bangsa yang ingin hidup layak,” ujar Muhammad Yunus.
Ia menegaskan, keberadaan PPPK di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat penting sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, tanpa kehadiran aparatur negara, pengelolaan dapur MBG rawan penyimpangan.
“Dengan adanya Kepala SPPG, Tenaga Akuntansi, dan Ahli Gizi dari PPPK, kecurangan yayasan bisa diminimalisir. Kualitas produksi makanan terjaga dan risiko kegagalan produksi maupun keracunan bisa dicegah,” tegasnya.
Muhammad Yunus menilai, kehadiran petugas Pemerintah di dapur MBG membuat pemilik yayasan tidak leluasa mencari keuntungan berlebihan karena ada pengawasan langsung dari negara.
Pada tahun 2025 ini, Pemerintah menetapkan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun. Dengan asumsi biaya seporsi MBG sebesar Rp15.500, yang terdiri dari Rp10.500 untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional dan gaji karyawan, serta Rp1.500 sebagai keuntungan yayasan, maka sekitar Rp234,5 triliun akan beredar langsung di tengah masyarakat.
Dana tersebut digunakan oleh SPPG untuk membeli beras, sayuran, buah-buahan, dan kebutuhan pangan lainnya dari petani serta pedagang lokal. Selain itu, sekitar Rp67 triliun dialokasikan untuk gaji tenaga kerja seperti juru masak, petugas pengemasan, pencuci peralatan, sopir, petugas keamanan, dan kebersihan.
“Dengan jumlah SPPG yang telah mencapai 21.102 unit, dan rata-rata mempekerjakan 40 orang, maka sekitar 844.080 tenaga kerja telah terserap di dapur MBG,” jelasnya.
Sementara itu, sisa anggaran sekitar Rp33,5 triliun menjadi bagian yayasan yang sebelumnya telah digunakan untuk membangun gedung, memperbaiki sanitasi, membeli material, serta melengkapi peralatan dapur.
Mengacu pada laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025, Muhammad Yunus menyebutkan bahwa 43,5 persen penduduk Indonesia masih tidak mampu membeli pangan sehat. Ia menilai program MBG mampu menjawab persoalan tersebut sekaligus menekan angka pengangguran.
“Anak-anak yang sebelumnya tidak membawa nasi kini bisa makan dengan menu dan gizi yang sama. Mereka tidak lagi merasa berbeda dengan teman-temannya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa program MBG tidak bisa dibandingkan secara sempit dengan profesi lain atau disamakan dengan bantuan sosial tunai.
“Jika Rp15.000 itu diserahkan dalam bentuk uang kepada orang tua, dampak ekonominya tidak akan sebesar ini. Program ini bukan BLT, PKH, atau BPNT. Ini adalah program besar dengan tantangan besar, dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang berjiwa besar,” pungkas Muhammad Yunus.**
Laporan: Tunut. P
