BENGKULU, Redaksi86.com – Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bengkulu terus berlanjut. Setelah sebelumnya viral aksi joget di dapur MBG yang disertai pernyataan pendapatan Rp6 juta per hari, kini muncul respons lanjutan dari pelaku program di daerah.
Seorang pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bengkulu, Wehelmi Ade Tarigan, kembali menjadi sorotan setelah videonya yang mengkritik netizen viral di media sosial.
Dalam video tersebut, ia menanggapi kritik publik yang sebelumnya ramai diarahkan kepada pelaku MBG, termasuk terkait aksi joget dan pernyataan pendapatan yang dinilai menuai kontroversi.
“Kalian yang sering suudzon, berhati busuk, dengki, mengatakan program ini hanya proyek para petinggi. Apa kalian tidak berpikir?” ujarnya dalam video yang beredar.
Pernyataan tersebut menjadi lanjutan dari polemik sebelumnya, di mana Wehelmi juga sempat membela pelaku joget MBG dan menjelaskan bahwa angka Rp6 juta per hari bukanlah keuntungan bersih, melainkan masih digunakan untuk menutup biaya operasional serta investasi besar pembangunan dapur SPPG.
Ia kembali menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak positif terhadap masyarakat, khususnya dalam menggerakkan sektor ekonomi lokal.
Menurutnya, program ini telah mendorong peningkatan aktivitas di sektor pertanian dan peternakan.
“Para petani sekarang bergairah, petani sayur mulai menambah lahan. Peternak telur dan ayam juga sudah bersiap. Ini akan menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan perputaran uang di daerah,” jelasnya.
Namun demikian, pernyataan tersebut kembali memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian pihak menilai pelaku program perlu dihargai karena telah berkontribusi dalam pelaksanaan MBG.
Di sisi lain, kritik tetap bermunculan, terutama terkait etika penyampaian, transparansi anggaran, serta profesionalisme dalam menjalankan program yang berskala nasional tersebut.
Polemik ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya menjadi perhatian dari sisi manfaat, tetapi juga dari aspek pengelolaan, komunikasi publik, serta akuntabilitas pelaksana di lapangan.
Disis lain, pernyataan tersebut mendapat respons dari berbagai pihak, termasuk Ketua Divisi Investigasi LSM Garda Merah Putih, Zainal Arifin, yang turut mengkritik cara penyampaian tersebut.
Zainal menilai, meskipun program MBG memiliki tujuan baik, namun pelaksana di lapangan tetap harus mengedepankan etika dan komunikasi yang bijak kepada publik.
“Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara. Jadi, setiap pihak yang terlibat harus menjaga sikap dan cara penyampaian. Jangan sampai justru menimbulkan polemik baru,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program, termasuk terkait pengelolaan anggaran dan peran mitra.
“Kritik dari masyarakat itu bagian dari kontrol sosial. Harusnya dijawab dengan data dan keterbukaan, bukan dengan pernyataan yang bisa memicu konflik,” tegasnya.
Polemik ini pun memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian mendukung pelaksanaan MBG karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal, sementara sebagian lainnya menyoroti aspek transparansi, profesionalisme, dan etika komunikasi publik.
Hingga kini, program MBG tidak hanya menjadi sorotan dari sisi manfaat, tetapi juga dari aspek pengelolaan, akuntabilitas, serta kualitas komunikasi para pelaksana di lapangan.**
Editor: Redaksi
Sumber: Bengkulutoday.com
