LABUHANBATU, Redaksi86.com – Penanganan laporan Polisi yang diajukan Bawadi Aruan di Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu, Sumatera Utara, menuai sorotan. Pasalnya, pelapor mengaku kecewa lantaran laporan yang telah disampaikannya kepada pihak Kepolisian dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor STPL/B/756/V/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU, tertanggal Sabtu, 23 Mei 2026, sekitar pukul 21.00 WIB.
Bawadi Aruan mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya. Ia mempertanyakan langkah penyidik dalam menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dinilai belum berjalan sebagaimana diharapkan.
Menurut Bawadi, dirinya telah menyerahkan sejumlah dokumen dan salinan bukti kepada pihak Kepolisian untuk mendukung laporan yang diajukannya. Namun, ia mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai sejauh mana proses penanganan perkara tersebut dilakukan.
“Saya sudah memberikan bukti salinan kepada Polisi. Saya kecewa karena laporan saya terkesan diabaikan begitu saja. Padahal, bukti sudah saya serahkan. Saya berharap penyidik dapat bekerja secara profesional dan memberikan kepastian hukum terhadap laporan tersebut,” ungkap Bawadi Aruan.
Ia menilai setiap laporan masyarakat yang telah diterima secara resmi oleh Kepolisian seharusnya mendapatkan penanganan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bawadi juga menyoroti kinerja petugas pemeriksa yang disebutnya bernama Azhar, yang diduga menangani laporan tersebut di Polres Labuhanbatu.
Menurutnya, belum adanya perkembangan yang jelas menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan penanganan perkara tersebut. Meski demikian, dugaan adanya kelalaian maupun ketidakprofesionalan petugas masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak Kepolisian.
Atas kondisi tersebut, Bawadi meminta Kapolres Labuhanbatu memberikan perhatian terhadap penanganan laporannya sekaligus mengevaluasi kinerja petugas yang bertanggung jawab atas perkara tersebut.
Ia juga berharap Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Labuhanbatu dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran prosedur atau ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan masyarakat.
“Saya meminta Kapolres Labuhanbatu memberikan perhatian terhadap laporan ini. Jika memang ada petugas yang tidak menjalankan tugas sesuai prosedur, saya berharap Sipropam dapat melakukan pemeriksaan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” harapnya.
Kepastian Hukum dan Transparansi Penanganan Laporan Dipertanyakan
Persoalan lambannya penanganan laporan polisi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan kepastian hukum.
Setiap laporan dugaan tindak pidana yang disampaikan masyarakat perlu ditangani berdasarkan prosedur yang berlaku, termasuk melalui proses penyelidikan maupun penyidikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kecukupan bukti.
Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, diatur sejumlah ketentuan mengenai pelaksanaan penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta prosedur administrasi penanganan perkara.
Pasal 13 ayat (1) peraturan tersebut menjelaskan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, penyidik berkewajiban membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pelapor juga dapat meminta informasi mengenai perkembangan penanganan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Pemberian informasi perkembangan perkara merupakan bagian penting dari transparansi pelayanan Kepolisian, sehingga pelapor dapat mengetahui tahapan penanganan laporan yang telah disampaikannya.
Kapolres Labuhanbatu Diminta Berikan Perhatian
Bawadi berharap pimpinan Polres Labuhanbatu dapat memastikan bahwa laporan masyarakat ditangani secara objektif, profesional, dan tidak berlarut-larut tanpa penjelasan.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum.
Ia juga meminta agar penyidik memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi apabila terdapat hambatan dalam proses penanganan perkara.
“Harapan saya sederhana, laporan ini ditindaklanjuti sesuai aturan. Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada pelapor. Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.
Bawadi menegaskan bahwa permintaannya bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk memperoleh kejelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikannya secara resmi.
Ia berharap Kapolres Labuhanbatu bersama jajaran pengawas internal dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Hingga naskah berita ini disusun, Redaksi86.com masih berusaha mendapatkan keterangan resmi dari pihak Polres Labuhanbatu maupun petugas yang disebutkan terkait keluhan Bawadi Aruan tersebut.
Redaksi86.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Polres Labuhanbatu serta petugas terkait guna memperoleh informasi yang berimbang mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.**
Penulis: Tim Redaksi86.com
Alamat :