BAGANSIAPIAPI (ROHIL), Redaksi86.com – Proyek peningkatan Jalan Jenderal Sudirman di Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, kembali menjadi sorotan. Pekerjaan pembangunan jalan dengan nilai kontrak mencapai Rp19,38 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2026 tersebut dilaporkan mengalami keretakan beton di sejumlah titik, meskipun ruas jalan yang dikerjakan disebut belum dilalui kendaraan berat.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang diterima Tim Jurnalis Redaksi86.com pada Kamis (12/11/2026), keretakan pada konstruksi jalan beton atau rigid pavement tersebut diduga telah terjadi berulang kali, dengan temuan terbaru disebut sebagai kejadian ketiga.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan pihak kontraktor, konsultan pengawas, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir.
Terlebih lagi, berdasarkan informasi yang dihimpun, progres fisik pekerjaan diperkirakan baru mencapai sekitar 40 hingga 45 persen. Namun, angka tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak pelaksana maupun Dinas PUTR Rohil.
Proyek Rp19,38 Miliar, Keretakan Beton Jadi Sorotan
Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari Program Penyelenggaraan Jalan melalui kegiatan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kubu Babussalam, Tahun Anggaran 2026.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp19.388.264.984,00, dengan pelaksana pekerjaan PT Texa Group Jaya dan konsultan pengawas CV Amirah Konsultan.
Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tercantum selama 90 hari kalender, dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026.
Dari dokumentasi foto dan video yang diterima redaksi, terlihat adanya keretakan melintang pada permukaan beton jalan. Pada bagian tertentu, retakan tampak menjalar hingga sisi samping panel beton.
Selain itu, dokumentasi juga memperlihatkan kondisi lapisan plastik alas beton yang mengalami kerusakan. Temuan tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan teknis yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Meski demikian, penyebab pasti keretakan belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan dokumentasi visual. Diperlukan pemeriksaan teknis dan pengujian laboratorium untuk memastikan apakah keretakan berkaitan dengan mutu beton, kondisi tanah dasar, metode pelaksanaan, atau faktor lainnya.
Pengamat Konstruksi Soroti Dugaan Persoalan Teknis
Seorang pengamat bidang konstruksi jalan yang dimintai tanggapan oleh tim jurnalis menilai bahwa keretakan beton yang terjadi berulang kali pada pekerjaan yang belum selesai patut menjadi perhatian serius.
Menurutnya, keretakan melintang yang terlihat hingga bagian samping panel perlu diperiksa untuk memastikan apakah hanya terjadi pada permukaan atau telah memengaruhi struktur beton secara keseluruhan.
“Kalau pekerjaan baru sekitar 40 persen dan belum menerima beban lalu lintas berat, tetapi sudah mengalami keretakan berulang, tentu harus dicari penyebabnya secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan teknis yang sama terus terjadi pada pekerjaan berikutnya,” ujar pengamat tersebut.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan keretakan pada konstruksi jalan beton, antara lain kondisi tanah dasar yang kurang stabil, pemadatan yang tidak memenuhi persyaratan, kualitas campuran beton, proses perawatan beton atau curing, serta pelaksanaan sambungan atau joint yang tidak tepat.
Menurutnya, karakteristik tanah lunak di sejumlah wilayah Kabupaten Rokan Hilir juga perlu menjadi perhatian dalam pekerjaan konstruksi jalan.
Apabila daya dukung tanah dasar tidak memadai, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan yang tidak merata sehingga memengaruhi kestabilan panel beton.
Selain itu, proses pengecoran, pengendalian kadar air, pengujian mutu beton, serta perawatan setelah pengecoran harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.
“Jangan hanya melihat retaknya, tetapi harus diperiksa apa penyebabnya. Apakah dari tanah dasar, kualitas beton, proses pengecoran, atau sistem sambungan. Semuanya harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis,” jelasnya.
Pengamat tersebut juga mengingatkan bahwa tindakan perbaikan tidak seharusnya dilakukan secara sembarangan sebelum penyebab kerusakan diketahui.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan struktural yang tidak dapat diperbaiki secara teknis, penggantian panel beton dapat menjadi salah satu pilihan penanganan.
Fungsi Pengawasan Dinas PUTR Rohil Dipertanyakan
Munculnya laporan keretakan beton yang diduga terjadi hingga tiga kali turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan proyek.
Pasalnya, pekerjaan dengan nilai kontrak mencapai Rp19,38 miliar tersebut tidak hanya melibatkan perusahaan pelaksana, tetapi juga konsultan pengawas yang memiliki tanggung jawab melakukan pengendalian mutu sesuai ruang lingkup kontraknya.
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah, kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, spesifikasi teknis, dan ketentuan kontrak.
Sementara itu, konsultan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan pekerjaan sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
Pengawasan tersebut dapat mencakup pemeriksaan kesiapan tanah dasar, pelaksanaan pengecoran, pengujian material, pengendalian mutu beton, hingga proses perawatan dan penyelesaian pekerjaan.
Di sisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat terkait di lingkungan Dinas PUTR Rohil juga memiliki peran dalam pengendalian pelaksanaan kontrak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dengan adanya temuan keretakan berulang, publik berhak mempertanyakan sejauh mana pengawasan telah dilaksanakan serta langkah evaluasi yang telah dilakukan.
Apakah pihak konsultan pengawas telah menyampaikan laporan mengenai kondisi beton yang mengalami keretakan?
Apakah sudah dilakukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui penyebab kerusakan?
Dan apakah Dinas PUTR Rohil telah memberikan instruksi perbaikan kepada pihak pelaksana pekerjaan?
Sejumlah pertanyaan tersebut memerlukan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Akademisi Hukum Dorong Evaluasi dan Audit Mutu Pekerjaan
Secara terpisah, seorang akademisi bidang hukum yang dimintai tanggapan menilai bahwa persoalan kualitas pekerjaan konstruksi pemerintah harus ditangani melalui mekanisme evaluasi yang objektif dan transparan.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek memiliki tanggung jawab sesuai kedudukan, kewenangan, dan kewajiban kontraktual masing-masing.
Ia menegaskan, apabila ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, pemerintah daerah melalui pejabat berwenang perlu memastikan adanya tindakan korektif sesuai ketentuan kontrak.
“Kalau keretakan terjadi berulang kali, tentu harus dilakukan evaluasi. Pengawasan tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus memastikan pekerjaan benar-benar memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan,” ujarnya.
Akademisi tersebut menyarankan agar Dinas PUTR Rohil melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap panel beton yang mengalami keretakan.
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengujian mutu beton, termasuk pengambilan sampel inti beton atau core drill apabila diperlukan, serta evaluasi kondisi tanah dasar dan metode pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, laporan pengawasan dan hasil pengujian material juga dinilai penting untuk memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis.
Dari aspek regulasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemerintah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahan dan aturan pelaksanaannya.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran kontrak, tindakan administratif maupun kontraktual dapat diterapkan sesuai jenis pelanggaran, kewenangan pejabat, dan ketentuan yang berlaku.
Namun, adanya keretakan beton tidak serta-merta membuktikan kelalaian pengawas, penyimpangan anggaran, maupun tindak pidana korupsi tanpa didukung hasil pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Warga Khawatir Jalan Tidak Bertahan Lama
Sementara itu, kondisi jalan yang dilaporkan mengalami keretakan sebelum selesai dikerjakan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Salah seorang warga mengaku sangat berharap pembangunan Jalan Sudirman Kubu Babussalam dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memiliki usia pakai panjang.
Menurutnya, keberadaan jalan yang baik sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan perekonomian dan transportasi.
“Jalan ini sudah lama kami tunggu. Harapan kami tentu jalannya bagus dan tahan lama. Tapi kalau baru dicor dan belum dilewati mobil sudah retak-retak, kami khawatir nanti setelah selesai justru cepat rusak,” ungkap warga tersebut.
Warga lainnya berharap pihak konsultan pengawas dan Dinas PUTR Rohil benar-benar melakukan pemeriksaan langsung terhadap kualitas pekerjaan.
Masyarakat juga meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan proyek tersebut agar anggaran daerah yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal.
“Kami berharap pengawas benar-benar turun ke lapangan, terutama saat pengecoran. Jangan sampai pekerjaan selesai, tetapi kualitasnya justru mengecewakan masyarakat,” ujarnya.
Dinas PUTR Rohil Didesak Berikan Penjelasan Terbuka
Temuan dugaan keretakan beton pada proyek Jalan Sudirman Kubu Babussalam menjadi perhatian penting mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp19,38 miliar, pelaksanaan pekerjaan diharapkan memenuhi standar mutu konstruksi dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
Karena itu, Dinas PUTR Rohil diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai kondisi pekerjaan, progres fisik sebenarnya, hasil pengawasan, serta langkah penanganan terhadap panel beton yang dilaporkan mengalami keretakan.
Evaluasi terhadap pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas juga dinilai perlu dilakukan apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan kontrak.
Transparansi tersebut penting untuk memastikan bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat benar-benar dilaksanakan secara profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab.
PPTK PUTR Rohil Belum Berikan Tanggapan
Dalam upaya memperoleh informasi yang berimbang, Tim Jurnalis Redaksi86.com telah berupaya mengonfirmasi pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir melalui pesan WhatsApp terkait temuan keretakan beton pada proyek peningkatan Jalan Sudirman, Kecamatan Kubu Babussalam.
Namun, hingga berita ini disusun pada Jumat (13/11/2026), redaksi belum memperoleh tanggapan atau keterangan resmi dari pihak yang dikonfirmasi.
Redaksi86.com juga masih berupaya mendapatkan penjelasan dari Dinas PUTR Rohil, PT Texa Group Jaya selaku pelaksana pekerjaan, dan CV Amirah Konsultan selaku konsultan pengawas mengenai penyebab keretakan serta tindakan penanganan yang telah atau akan dilakukan.
Redaksi86.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.**
Penulis: Rudy Hartono







Alamat :