PT RAPP Buka Suara soal Pencabutan Konsesi, Klaim Kontribusi Ekonomi Capai Rp350 Triliun untuk Riau

  • Whatsapp

PELALAWAN (RIAU), Redaksi86.com – PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) akhirnya menyampaikan pernyataan resmi menyikapi kebijakan Pemerintah terkait pencabutan konsesi kehutanan di Provinsi Riau. Dalam keterangannya, perusahaan menegaskan komitmennya terhadap Indonesia, khususnya Provinsi Riau, sekaligus menyoroti kontribusi ekonomi yang selama ini diklaim telah diberikan kepada daerah.

Isu pencabutan konsesi tersebut menjadi perhatian publik mengingat besarnya keterkaitan aktivitas perusahaan dengan sektor industri kehutanan, ketenagakerjaan, serta perputaran ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah di Riau.

PT RAPP menyebutkan bahwa selama menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan telah memberikan kontribusi ekonomi dengan nilai yang diklaim mencapai Rp350 triliun untuk Provinsi Riau.

Besarnya angka tersebut menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian dalam menyikapi perkembangan kebijakan pemerintah. Pasalnya, aktivitas industri perusahaan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan operasional, tetapi juga melibatkan tenaga kerja, mitra usaha, pemasok, serta masyarakat yang memiliki hubungan ekonomi dengan rantai bisnis perusahaan.

Selain kontribusi ekonomi, PT RAPP juga menyoroti pelaksanaan program pengelolaan dan perlindungan lingkungan, khususnya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut klaim perusahaan, program tersebut berhasil membantu menekan luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas desa yang menjadi peserta program.

Capaian tersebut dikemukakan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung upaya perlindungan lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah operasionalnya.

Menutup pernyataan resminya, PT RAPP menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Provinsi Riau, seluruh karyawan, masyarakat, serta mitra usaha yang selama ini menjadi bagian dari kegiatan perusahaan.

Perusahaan juga menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik seiring tersedianya informasi tambahan mengenai persoalan tersebut.

Menunggu Kejelasan Pemerintah

Pernyataan resmi PT RAPP ini menjadi respons penting di tengah berkembangnya perhatian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencabutan konsesi kehutanan di Provinsi Riau.

Meski demikian, sejumlah aspek masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama terkait pemberitahuan resmi pemerintah kepada perusahaan, luas dan cakupan areal konsesi yang terdampak, mekanisme pelaksanaan keputusan, hingga tahapan tindak lanjut kebijakan tersebut.

Tidak kalah penting, masyarakat juga menaruh perhatian terhadap keberlangsungan pekerjaan para karyawan serta aktivitas ekonomi para pelaku usaha lokal yang selama ini memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.

Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan, melakukan evaluasi perizinan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kepentingan negara.

Namun di sisi lain, besarnya kontribusi ekonomi yang disampaikan perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas industri terkait.

Karena itu, kejelasan mengenai implementasi kebijakan, kepastian hukum, serta langkah mitigasi terhadap dampak ketenagakerjaan dan perekonomian daerah menjadi hal yang dinantikan berbagai pihak.

Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah maupun PT RAPP agar persoalan pencabutan konsesi kehutanan ini dapat dipahami secara utuh, baik dari sisi kepentingan negara, perlindungan lingkungan, kepastian hukum, maupun keberlangsungan ekonomi masyarakat Riau.**

Editor: Redaksi

Related posts