ROKAN HILIR, Redaksi86.com — Pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Selasa (16/6/2026) menjadi sorotan publik. Keabsahan rapat tersebut kini dipertanyakan setelah muncul dugaan bahwa jumlah anggota dewan yang hadir secara fisik tidak memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pantauan liputan tim media di Gedung DPRD Rokan Hilir saat rapat berlangsung, suasana ruang sidang terlihat relatif lengang. Sejumlah kursi anggota dewan tampak kosong saat dokumentasi dilakukan.
Dari hasil dokumentasi foto dan video yang diperoleh wartawan di lapangan, anggota DPRD yang terlihat berada di ruang sidang antara lain Ketua DPRD Rokan Hilir Elhami, S.Tr.Keb, Wakil Ketua DPRD Maston, serta anggota DPRD Basira Nur Efendi, Imam Suroso, SE, Sutiyo, Darwis, dan Amansyah. Berdasarkan pengamatan visual tersebut, jumlah anggota yang tampak hadir diperkirakan hanya sekitar delapan orang.
Namun di tengah munculnya pertanyaan publik mengenai jumlah kehadiran anggota dewan, beredar informasi bahwa daftar absensi rapat paripurna tersebut tercatat ditandatangani oleh sekitar 28 anggota DPRD. Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi86.com masih melakukan upaya konfirmasi dan verifikasi terhadap keabsahan daftar hadir yang beredar tersebut.
Redaksi86.com juga masih berupaya memperoleh keterangan langsung dari pimpinan maupun anggota DPRD yang hadir dalam rapat guna memastikan kesesuaian antara data administrasi kehadiran dengan kondisi faktual di ruang sidang saat rapat berlangsung.
Perbedaan informasi antara dokumentasi lapangan dan data absensi yang beredar memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Publik menilai perlu adanya penjelasan resmi terkait jumlah anggota DPRD yang benar-benar hadir secara fisik ketika rapat paripurna dibuka dan palu sidang diketok.
Merujuk pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rapat paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Dengan komposisi 45 anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, maka jumlah minimal kehadiran untuk memenuhi kuorum adalah 23 anggota.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Ikatan Media Online (IMO) Kabupaten Rokan Hilir, Heriandi Bustam, SH, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan rapat paripurna DPRD.
“Paripurna DPRD hanya sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan kuorum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika terbukti tidak memenuhi prosedur yang dipersyaratkan, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat,” ujar Heriandi kepada Redaksi86.com.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila terdapat praktik titip absensi atau manipulasi data kehadiran, maka hal tersebut dapat berimplikasi hukum.
“Jika ditemukan adanya pemalsuan dokumen atau rekayasa data absensi, tentu terdapat konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Untuk memperoleh klarifikasi, awak media Redaksi86.com telah menghubungi Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Maston terkait dugaan tidak terpenuhinya kuorum dalam rapat paripurna tersebut. Namun Maston meminta agar konfirmasi disampaikan langsung kepada Ketua DPRD.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Ketua DPRD Elhami dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Budi melalui pesan WhatsApp hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.
Informasi lain yang dihimpun tim media pada Kamis (18/6/2026) menyebutkan bahwa salah seorang anggota DPRD mengungkapkan adanya usulan dari salah satu fraksi untuk menunda pelaksanaan rapat paripurna LKPJ pada 16 Juni 2026. Usulan tersebut, menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, dilatarbelakangi kekhawatiran tidak terpenuhinya jumlah kehadiran anggota dewan sesuai ketentuan kuorum. Namun usulan tersebut dikabarkan tidak ditindaklanjuti.
Hingga kini, polemik mengenai jumlah kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna LKPJ masih menunggu penjelasan resmi dari pimpinan DPRD Rokan Hilir. Redaksi86.com akan terus menelusuri dan memverifikasi berbagai informasi yang berkembang guna memastikan fakta yang sebenarnya.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka demi menjawab pertanyaan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan yang berlangsung di lembaga legislatif.
Hingga berita ini ditayangkan, Redaksi86.com masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Ketua DPRD Rokan Hilir, Sekretariat DPRD, maupun pihak-pihak terkait lainnya guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.**
Laporan: Rudy Hartono







Alamat :