Perjuangkan Lahan 700 Hektare, Abdullah Hasibuan Pimpin KTPMI Blokir Akses Jalan PT Nubika Jaya

  • Whatsapp

LABUHANBATU SELATAN, Redaksi86.com – Perjuangan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Perjuangan Mulia Indonesia (KTPMI) untuk memperoleh kepastian hukum atas lahan seluas 700 hektare memasuki babak baru. Dipimpin langsung Ketua KTPMI, Abdullah Hasibuan, masyarakat melakukan pemblokiran akses jalan yang menghubungkan areal kelompok tani dengan kawasan PT Nubika Jaya Cabang PHG.

Aksi tersebut dilakukan setelah KTPMI menggelar deklarasi perjuangan pada 19 November 2026. Kali ini, masyarakat mengambil langkah langsung di lapangan dengan memutus akses badan jalan melalui penggalian parit menggunakan satu unit alat berat jenis ekskavator.

Parit yang dibuat memiliki kedalaman sekitar 2 meter dengan lebar mencapai 5 meter. Pemutusan akses tersebut dimaksudkan untuk membatasi lalu lintas kendaraan maupun aktivitas pihak perusahaan menuju kawasan yang diklaim sebagai lahan perjuangan masyarakat.

Sejumlah warga tampak berada di sekitar lokasi untuk mengawal proses pengerjaan. Garis pembatas juga dipasang di area kegiatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, situasi di lokasi berlangsung tertib dan terkendali.

Ketua KTPMI, Abdullah Hasibuan, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan masyarakat setelah persoalan batas dan status lahan yang mereka perjuangkan tidak kunjung memperoleh penyelesaian selama kurang lebih 30 tahun.

Menurut Abdullah, masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum terhadap lahan seluas 700 hektare yang mereka klaim masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Nubika Jaya Cabang PHG.

“Selama 30 tahun, batas tanah kami tidak pernah jelas. HGU terbit, tetapi tanah yang kami perjuangkan justru masuk di dalamnya. Hari ini kami mengambil langkah nyata sebagai bentuk penegasan sikap bahwa kami ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas tanah yang kami perjuangkan,” tegas Abdullah.

Ia juga meminta pihak PT Nubika Jaya Cabang PHG menghormati kawasan yang diklaim masyarakat serta tidak memasuki areal tersebut tanpa persetujuan warga.

Meski demikian, KTPMI menyatakan terbuka terhadap penyelesaian melalui jalur hukum maupun mediasi secara terbuka apabila perusahaan memiliki keberatan atas tindakan yang dilakukan masyarakat.

Dalam tuntutannya, KTPMI meminta Bupati Labuhanbatu Selatan segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti persoalan lahan seluas 700 hektare tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan administrasi dalam penerbitan HGU perusahaan pada 2019.

Panglima KTPMI, Hasanuddin Hasibuan, S.H., mengungkapkan bahwa pihaknya telah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan hak atas lahan tersebut. Mulai dari jalur hukum hingga menyampaikan surat kepada Bupati, DPRD, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami tidak mau lagi menunggu selama 30 tahun. Kami sudah menggugat ke PTUN dan Pengadilan Negeri, tetapi hasilnya N.O. Kami juga sudah menyurati pemerintah dan instansi terkait. Sekarang kami meminta ada penyelesaian nyata,” ujar Hasanuddin.

Selain kepada pemerintah daerah dan instansi pertanahan, KTPMI juga meminta Kapolres, Dandim, serta BPN ATR Labuhanbatu Selatan agar mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyikapi persoalan tersebut dan menghindari tindakan represif terhadap masyarakat.

Abdullah kembali menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan KTPMI bukan semata-mata untuk melakukan pembatasan akses, melainkan sebagai bentuk tuntutan agar masyarakat memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas lahan yang selama ini diperjuangkan.

“Parit ini bukan parit permusuhan. Ini parit keadilan. Kami ingin tanah yang selama ini kami perjuangkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menanam, membangun, dan meningkatkan kesejahteraan,” tutup Abdullah.

Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi86.com belum memperoleh keterangan resmi dari PT Nubika Jaya Cabang PHG, BPN ATR Labuhanbatu Selatan, maupun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait klaim lahan dan tindakan pemblokiran akses jalan yang dilakukan KTPMI.

Redaksi86.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan, transparansi, dan profesionalisme dalam pemberitaan.**(I.H.A.D)

Related posts