ROKAN HILIR, Redaksi86.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir.
Di bawah kepemimpinan Kepala BPKAD Rokan Hilir, Muhammad Fauzi, S.IP., M.Si., M.H., sistem tersebut dioptimalkan untuk mempercepat sekaligus menertibkan proses administrasi pencairan keuangan pemerintah daerah.
Penerapan SP2D Online dinilai memberikan kemudahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengurus proses pencairan anggaran. Tahapan yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual kini dapat diproses melalui sistem elektronik yang lebih terintegrasi.
Muhammad Fauzi mengatakan, digitalisasi pelayanan keuangan menjadi bagian dari komitmen BPKAD dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
“SP2D Online merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Sistem ini diharapkan dapat memangkas tahapan birokrasi serta mempercepat proses pencairan untuk kegiatan pemerintahan, belanja barang dan jasa maupun hak-hak ASN seperti gaji dan TPP,” ujar Muhammad Fauzi.
Menurutnya, penerapan sistem digital tidak semata-mata ditujukan untuk mempercepat pencairan anggaran. Lebih dari itu, digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan menggunakan sistem elektronik, setiap tahapan administrasi dapat dipantau, dikendalikan dan ditelusuri secara lebih sistematis.
“Setiap tahapan dapat kami monitoring, dikendalikan, direkonsiliasi dan ditelusuri administrasinya secara digital. Dengan demikian, pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Meski proses administrasi telah didukung sistem daring, BPKAD Rokan Hilir tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pencairan.
Fauzi menegaskan bahwa realisasi anggaran tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi kas daerah serta skala prioritas program pembangunan pemerintah daerah.
“SP2D Online merupakan sarana untuk mempercepat dan menertibkan proses administrasi. Bukan berarti seluruh pengajuan dapat langsung dicairkan tanpa perhitungan. Kondisi serta kesehatan kas daerah tetap harus dijaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Penerapan SP2D Online diharapkan mampu mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui sistem yang semakin terintegrasi, BPKAD Rokan Hilir menargetkan proses administrasi keuangan dapat berjalan lebih cepat, tertib dan transparan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.**
Laporan – Rudy Hartono Fasa
Alamat :