JAKARTA, Redaksi86.com – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri ternyata menyasar berbagai kalangan penting. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, media, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga pengusaha juga masuk dalam daftar sasaran.
Fakta tersebut diungkap Bareskrim Polri setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Pol. Asep Safrudin mengungkapkan, penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi dan prosedur yang semestinya.
“Pada kurun waktu 2025-2026 para tersangka memerintahkan penyadapaan tanpa prosedur seperti tatacara penyadapan Polri,” kata Asep, Selasa (2/11/2026).
Menurut Asep, nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa didahului proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan. Padahal, penyadapan oleh aparat penegak hukum harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik menggunakan metode scientific crime investigation untuk memperkuat pembuktian. Hasilnya, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Sebelum menetapkan tersangka, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi serta tiga orang ahli. Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.
“Seperti 11 ponsel, 1 tablet dan 4 flashdisk,” ujarnya.
Temuan tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengungkap rangkaian aktivitas penyadapan, termasuk mekanisme penggunaan server LIMS dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.**
Sumber: Liputan6.com
Editor: Redaksi
Alamat :