JAKARTA, Redaksi86.com — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp17.600 per dolar Amerika Serikat kembali memicu kekhawatiran publik dan menjadi sorotan tajam di parlemen. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal serius terhadap stabilitas ekonomi nasional, meski pemerintah sebelumnya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam tren positif.
Komisi XI DPR RI menilai anjloknya nilai tukar rupiah perlu mendapat perhatian khusus dari Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Angka tersebut bahkan disebut sebagai salah satu titik terlemah rupiah sejak krisis moneter 1998.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio, mempertanyakan efektivitas langkah Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan mata uang nasional. Menurutnya, terdapat kejanggalan antara kondisi rupiah yang terus melemah dengan klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih mencapai 5,61 persen pada kuartal I tahun 2026.
“Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya mampu memberikan sentimen positif terhadap stabilitas mata uang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini menjadi anomali yang harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya.
Primus menilai pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan teknis pasar keuangan, melainkan cerminan menurunnya kepercayaan terhadap ketahanan ekonomi nasional. Ia menegaskan, kondisi tersebut dapat berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok, biaya impor, hingga tekanan terhadap dunia usaha.
Menurutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret dan terukur guna menahan tekanan terhadap rupiah agar tidak terus berlanjut. Ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan moneter yang selama ini diterapkan.
Dalam pernyataannya, Primus bahkan menyinggung tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan di tengah situasi ekonomi yang dinilai semakin berat. Ia mendorong agar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja lembaga yang dipimpinnya.
“Ketika kondisi ekonomi menghadapi tekanan serius, maka dibutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi, termasuk pada level kepemimpinan,” tegasnya.
Pelemahan rupiah sendiri dinilai dapat membawa dampak domino terhadap berbagai sektor. Selain meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi, kondisi ini juga berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai faktor eksternal seperti penguatan dolar AS, ketidakpastian ekonomi global, serta tensi geopolitik internasional turut memberikan tekanan besar terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.
Meski demikian, DPR meminta pemerintah dan Bank Indonesia tidak hanya menyandarkan alasan pada faktor global semata, melainkan juga memperkuat fundamental ekonomi domestik agar nilai rupiah kembali stabil dan kepercayaan pasar dapat dipulihkan.**
Editor: Redaksi
