BAGANSIAPIAPI, Redaksi86.com – Kerusakan pada Jembatan Pedamaran II di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilaporkan mengalami patahnya empat tiang penyangga, akhirnya mendapat respons dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau setelah menjadi sorotan publik dan diberitakan Redaksi86.com.
Informasi mengenai kerusakan tersebut sebenarnya telah mencuat sejak 20 Mei 2026. Warga setempat mengaku khawatir karena jembatan tersebut merupakan jalur transportasi vital yang menghubungkan aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah pesisir Rokan Hilir.
Hingga awal Juni 2026, masyarakat mengaku belum memperoleh penjelasan resmi mengenai penyebab kerusakan maupun langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah.
“Sampai saat ini belum jelas penyebabnya. Kami minta pihak terkait segera turun ke lokasi untuk mengecek kondisi dan mengusut sampai tuntas,” ujar salah seorang warga Pekaitan kepada Redaksi86.com.
Warga juga mendesak agar dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh oleh tim independen guna memastikan tingkat keamanan konstruksi jembatan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih serius.
“Jembatan ini sangat penting bagi masyarakat. Kami berharap pemerintah tidak membiarkan kerusakan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi keselamatan warga dan kelancaran aktivitas ekonomi daerah,” kata warga lainnya.
Menurut sejumlah warga, apabila akses transportasi terganggu akibat kerusakan jembatan tersebut, potensi kerugian ekonomi dapat mencapai ratusan juta rupiah per hari.
PUPR Riau: Tim Akan Segera Turun
Menyusul pemberitaan yang dipublikasikan Redaksi86.com dan konfirmasi langsung kepada Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi, pemerintah provinsi akhirnya memberikan tanggapan resmi.
Saat dikonfirmasi kembali pada Rabu (3/6/2026), Zulfahmi menyatakan bahwa laporan mengenai insiden tersebut telah diterima dan segera ditindaklanjuti.
“Laporan insiden tersebut sudah saya sampaikan secara tertulis dan melalui telepon. Tim PUPR Provinsi akan segera turun ke lokasi Jembatan Pedamaran II terkait insiden patahnya empat penyangga,” ujar Zulfahmi.
Namun ketika ditanya mengenai jadwal pasti peninjauan lapangan, ia belum memberikan kepastian.
“Kita tunggu saja. Dalam waktu dekat akan ada koordinasi untuk jadwal turun lapangan,” katanya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat, mengingat hingga Rabu sore belum terlihat adanya personel maupun peralatan dari PUPR Provinsi Riau di lokasi.
Padahal, Dinas PUPR Riau melalui Bidang Bina Marga memiliki kewenangan dan sumber daya teknis yang membidangi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk penanganan kondisi darurat infrastruktur.
Mega Proyek Rp750 Miliar Kembali Jadi Sorotan
Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II merupakan bagian dari proyek infrastruktur strategis Kabupaten Rokan Hilir yang dibangun melalui skema pembiayaan tahun jamak (multiyears) dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp750 miliar.
Proyek yang selama ini dikenal sebagai salah satu ikon pembangunan daerah pada masa kepemimpinan mantan Bupati Rokan Hilir, Annas Maamun, kini kembali menjadi perhatian publik menyusul munculnya kerusakan pada salah satu bagian konstruksinya.
Desakan juga datang dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Negeri Bersatu Riau (DPP PNBR). Organisasi tersebut meminta Bupati Rokan Hilir dan Kepala Dinas PUTR segera turun ke lapangan dalam waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan langsung.
Selain itu, PNBR juga mendesak dilakukannya audit terhadap aspek pemeliharaan jembatan, pemasangan rambu-rambu keselamatan, pengaturan atau pengalihan arus lalu lintas jika diperlukan, serta publikasi terbuka atas hasil investigasi kepada masyarakat.
PNBR bahkan menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum apabila tidak terdapat langkah konkret dari pihak terkait.
Lambatnya respons dan belum adanya tindakan nyata di lapangan membuat masyarakat yang setiap hari menggunakan akses tersebut merasa kecewa. Mereka berharap pemerintah segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mengambil langkah penanganan yang cepat demi menjamin keselamatan pengguna jalan serta menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.**
Laporan: Rudy Hartono
